Atur Sistem Informasi Perdagangan, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 5 Tahun 2020

Atur Sistem Informasi Perdagangan, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 5 Tahun 2020

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020
tentang Sistem Informasi Perdagangan. Penerbitan PP bertujuan agar prosedur pengumpulan data
dan/atau informasi perdagangan menjadi terintegrasi untuk mendukung kebijakan dan pengendalian
perdagangan. Penerbitan PP ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan untuk membentuk PP yang mengatur sistem informasi perdagangan. PP
tersebut ditetapkan pada 16 Januari 2020 dan diundangkan pada 20 Januari 2020.
“PP No. 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan diharapkan dapat menjadi mekanisme
pengelolaan data dan informasi perdagangan yang terintegrasi sehingga dapat mengendalikan
kebijakan perdagangan. Sistem informasi sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu keputusan
yang membutuhkan ketersediaan data perdagangan dan/atau informasi perdagangan secara cepat,
akurat, dan mutakhir,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Menurut Mendag, pemanfaatan sistem informasi dalam lingkup perdagangan terkait erat dengan
aspek kebijakan, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan publik. Untuk itu, PP No. 5 Tahun 2020
dapat mengoptimalisasi kebijakan dan/atau pengendalian di bidang perdagangan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
“Sistem informasi perdagangan nantinya akan berfungsi mendukung pelaksanaan tugas serta
wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan tersebut misalnya menyediakan
data dan informasi perdagangan yang akurat dan aktual; menyebarluaskan data dan informasi
tentang kebijakan dan pengendalian perdagangan secara cepat dan otentik; serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan tugas dan
wewenangnya di bidang perdagangan,” imbuh Mendag.

Mendag menjelaskan, dalam penyelenggaraannya, sistem informasi perdagangan terdiri atas sistem
informasi perdagangan nasional yang dikembangkan menteri dengan lingkup nasional dan sistem
informasi perdagangan daerah yang dikembangkan pemerintah daerah dengan lingkup daerah.
Sistem informasi perdagangan ini juga harus memiliki prinsip yaitu transparansi, kehati-hatian,
keterpercayaan, dan akuntabilitas.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Kemendag meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan
data dan informasi perdagangan. “Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data akan dikenakan
sanksi berupa peringatan tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan
kepada lembaga penerbit perizinan di bidang perdagangan, atau sanksi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Mendag.

  Kemendag Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekspor melalui Niaga-Elektronik

 

Selain pelaku usaha, kementerian/lembaga (k/l), lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah
daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, Bank Indonesia, OJK, dan BPS juga wajib memberikan
data dan informasi kepada Kemendag. Apabila mereka tidak memberikan data yang dibutuhkan juga
akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam mengintegrasikan sistem informasi perdagangan nasional, lanjut Mendag, Kemendag
membuat klasifikasi data perdagangan dan/atau informasi perdagangan yang dapat dibagi pakai dan
berbagi pakai data perdagangan dan/atau informasi perdagangan berdasarkan hasil klasifikasi
dimaksud. Sistem pengintegrasian juga dapat dilakukan pada sistem informasi yang dikembangkan
Bank Indonesia, OJK, dan k/l lainnya.
Sedangkan untuk mengintegrasikan sistem informasi perdagangan daerah, gubernur dan bupati/wali
kota akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendag terkait dengan teknis
pengembangan dan integrasi sistem informasi perdagangan serta kontinuitas, interoperabilitas, dan
kemutakhiran data perdagangan dan/atau informasi perdagangan.
“Sinergitas sistem informasi perdagangan antarkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
dan instansi/lembaga inilah yang merupakan substansi utama dalam PP mengenai sistem informasi
perdagangan,” tambah Mendag.

Lebih lanjut Mendag menyampaikan, untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
sistem informasi perdagangan daerah, Kemendag akan memberikan fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
dan/atau pendidikan dan pelatihan. “Kemendag juga mengawasi penyelenggaraan sistem informasi
perdagangan daerah melalui pemantauan dan evaluasi. Pengawasan dilaksanakan paling sedikit
satu kali dalam satu tahun,” ujarnya.

Sistem informasi perdagangan yang telah ada sebelum PP ini berlaku wajib disesuaikan dengan
ketentuan PP ini paling lama dua tahun sejak PP ini diundangkan. Sistem informasi perdagangan
nasional wajib dibangun paling lama dua tahun sejak PP ini diundangkan.
“Pada saat PP ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem
informasi perdagangan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam PP ini,” pungkas Mendag.

Leave a Reply

%d bloggers like this: